Musi Rawas, Muratarabicara.com-Enam fraksi dewan meyoroti masalah infrastruktur jalan dan peningkatan pendapat asli daerah (PAD).
Sorotan tersebut disampaikan melalui juru bicara fraksi masing-masing dalam rapat paripurna dengan agenda mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi atas penyampaian nota keuangan dan Raperda APBD anggaran 2026, Senin (15/9/2025) lalu.
Juru bicara tersebut yakni, juru bicara fraksi Golkar, Arlen, fraksi PDI Perjuangan, Yudi Pratama, Fraksi Gerindra, Fitriana, juru bicara Fraksi PKS, Zulkipli Lubis, juru bicara Fraksi PAN, Oken Pratama, juru bicara Fraksi Demokrat Kebangkitan Bangsa, Siswantara.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Musi Rawas, Firdaus Cik Ola, SE.M.Ikom, didampingi Wakil Ketua I, Azandri, S.IP, Wakil Ketua II, Apt Yani Yandika Saputra, S.Farm, dihadiri 21 dari 40 anggota dewan.
Fraksi Partai Golkar, melalui juru bicara Arlen, menekankan agar APBD benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur pedesaan.
“Fraksi Golkar menilai APBD harus mencerminkan pelayanan publik yang merata, tidak hanya formalitas angka belanja. Transparansi dan efisiensi belanja daerah menjadi kunci,” tegasnya.
Masih kata Arlen bahwa fraksi Golkar mengingatkan agar defisit APBD tidak membebani keuangan daerah jangka panjang serta menyoroti alokasi dana tak terduga sebesar Rp.10 miliar yang dinilai perlu diawasi penggunaannya agar tepat sasaran.
Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Yudi Pratama, menekankan isu-isu fundamental seperti penanganan stunting, perbaikan jalan rusak, serta peningkatan kualitas layanan rumah sakit dan puskesmas.
“Kami mendesak perbaikan jalan rusak parah dan jembatan yang terputus agar segera ditangani. Begitu juga pelayanan kesehatan harus ditingkatkan, termasuk ketersediaan ambulans di desa-desa,” ujar Yudi.
Fraksi PDIP juga menyoroti masalah meningkatnya kasus Orang dengan Gangguan Jiwa(ODGJ) di wilayah Kabupaten Musi Rawas dan meminta Pemerintah Kabupaten Musi Rawas menyediakan mobil operasional khusus bagi ODGJ.
Kemudian fraksi Gerindra melalui Fitriana menyampaikan bahwa APBD harus benar-benar dimanfaatkan untuk mewujudkan Musi Rawas yang “mantap dan berkelanjutan”.
“Kami mendukung penuh penggunaan APBD yang tepat sasaran, sehingga dapat berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Sedangkan Fraksi PKS melalui juru bicara Zulkifli Lubis menekankan pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut PKS, kemandirian keuangan daerah hanya bisa dicapai jika PAD terus ditingkatkan tanpa terlalu bergantung pada transfer pusat.
PKS juga menyoroti penggunaan dana desa yang harus fokus pada penanganan kemiskinan ekstrem, ketahanan pangan, serta pembangunan padat karya. Mereka juga meminta pemerintah pusat segera memperbaiki jalan nasional yang rawan kecelakaan, karena berdampak pada aktivitas masyarakat Musi Rawas.
Fraksi PAN melalui juru bicara Oken Pratama menegaskan bahwa penyusunan APBD 2026 harus mengacu pada prinsip efisiensi, efektivitas, dan tepat sasaran.
“APBD adalah instrumen strategis. Karena itu harus dirancang untuk menjawab kebutuhan prioritas masyarakat, bukan sekadar formalitas anggaran,” tegasnya.
Terakhir Fraksi Demokrat Kebangkitan Bangsa melalui juru bicara Siswantara menekankan pentingnya penggalian sektor PAD baru untuk meningkatkan RAPBD.
Mereka juga mengingatkan pemerintah daerah agar siaga menghadapi musim hujan yang berpotensi menimbulkan banjir di sejumlah wilayah Musi Rawas.
“Pemerintah daerah harus hadir dengan program-program nyata yang sesuai harapan masyarakat. Kesiapan menghadapi musim hujan juga wajib menjadi perhatian serius,” kata Siswantara. (**)
Komentar