Musi Rawas, Muratarabicara.com-Selasa (14/10/2025) tim deputi bidang koordinasi dan supervisi KPK RI mengumpulkan seluruh Kepala Dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas di ruang Bina Praja Setda Musi Rawas.
Dikumpulkannya para pejabat tersebut karena dilaksanakannya Rapat koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi (PPKT) tahun 2025 lanjutan.
Kegiatan ini di buka langsung oleh Bupati Musi Rawas, Hj Ratna Machmud.
Pantauan dilapangan dilaksanakan, Selasa (14/10/2025) sekitar pukul 09.00 wib hingga sekitar pukul 13.00 wib. Menurut informasi ada beberapa kepala dinas yang diminta paparan seputar pekerjaannya.
Bupati Musi Rawas, Hj Ratna Machmud, mengatakan kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini merupakan upaya nyata untuk mewujudkan dan meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah agar lebih bersih, transparan dan akuntabel, meminimalkan korupsi, mengurangi peluang terjadinya korupsi dengan memperkuat sistem pengawasan di inspektorat daerah Kabupaten Musi Rawas.
Rapat koordinasi program pemberantasan korupsi terintegrasi tahun 2025 melalui MCSP area pengadaan barang dan jasa, pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), area MCSP secara keseluruhan dan tindak lanjut SPI 2024 di Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
Bupati menambahkan bahwa ini merupakan langkah nyata dalam menjaga integritas dan transparansi dalam pembangunan di wilayah kita.
” Kita semua menyadari bahwa pemberantasan korupsi adalah tanggung jawab bersama dan harus dilakukan dengan tekad yang kuat,”jelasnya.
Kami percaya bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah dan seluruh pihak sangat penting untuk meraih kesuksesan dalam menghadirkan pelayanan yang berkualitas bagi masyarakat.
Lanjutnya dalam konteks ini, penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) serta pensertifikatan BMD memiliki peran penting dalam memastikan bahwa pembangunan di Kabupaten Musi Rawas dilakukan dengan benar dan sesuai regulasi. Dengan proses yang terbuka dan akuntabel, kita dapat meminimalkan peluang terjadinya penyimpangan.
Kemudian pensertifikasian BMD, Pemerintah Kabupaten Musi Rawas telah bekerjasama dengan kantor pertanahan (ATR/BPN) Kabupaten Musi Rawas, menandatangani kesepakatan bersama terkait sertifikasi BMD dan KPK akan melakukan pemantauan atas pelaksanaan sertifikasi tersebut.
“Saya mengapresiasi komitmen semua pihak yang terlibat, termasuk KPK yang telah menjadi mitra dalam menjalankan program ini. Kita perlu memastikan bahwa poin-poin penting dalam program ini dijalankan dengan baik. Sehingga tujuan kita untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan transparan dapat tercapai. Terakhir kami berharap adanya masukan konstruktif dari semua,”pungkasnya. (**)
Komentar